Papua, MimbarBangsa.co.id — Tingkat vaksinasi covid-19 di tanah Papua tergolong rendah, di tengah malapetaka wabah sejak tahun 2020. Tapi penyebabnya bukan hanya peredaran informasi salah atau hoaks soal vaksin, tapi militerisme.
Meski tingkat vaksinasi rendah, Papua tetap dijadikan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, Oktober mendatang.
Menurut data Kementerian Kesehatan RI hingga Jumat hari ini (30/7/2021), baru 6,35 persen atau sekitar 160 ribu warga Papua yang sudah menerima dua dosis vaksin dari target lebih dari 2,5 juta orang.
Sementara mereka yang baru menerima dosis pertama tercatat sebanyak 13,8 persen atau sekitar 354.000 orang.
Ambrosius Mulait, salah satu aktivis Papua mengatakan selain maraknya hoaks yang beredar soal vaksinasi, sebagian warga Papua khawatir mendatangi tempat vaksinasi yang melibatkan aparat TNI/ Polri.
“Lebih pada [karena] trauma,” kata Ambros, panggilan akrabnya.
“Yang mereka takutkan itu akibat dari banyaknya operasi [keamanan] di Papua, sehingga apa pun program yang dilakukan Pemerintah Indonesia, itu menjadi sangat sensitif untuk orang asli Papua.”
“Apalagi sebelumnya itu ada orang sehat yang masuk ke rumah sakit, keluarnya mayat,” tutur Ambros.
Ambros merujuk pada laporan kematian tiga orang kakak beradik di tangan aparat keamanan pada Februari 2021, menurut kelompok hak asasi dan saksi mata.
Saat itu Janius Bagau, korban luka tembak dari Amaesiga, dibawa ke sebuah klinik di Intan Jaya oleh saudara kandungnya, Soni Bagau dan Justinus Bagau.
Mereka diduga telah diperiksa, diinterogasi lalu dipukul di dalam Puskesmas Bilogai, hingga ketiganya dinyatakan meninggal dunia.
Dalam pernyataan kepada kantor berita Reuters, juru bicara TNI Komando Wilayah Papua, Kolonel Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan “ketiganya berusaha kabur, menyerang dan berusaha merebut senjata dari tim Gabungan TNI-Polri yang menjaga Puskesmas.”
Tapi Rut Sondegau, istri Janius mengatakan itu tidak benar, ketiganya tidak pernah berupaya untuk kabur dan mereka tak tahu keberadaan senjata.
‘Cara Pemerintah membunuh kita’
Ambros mengaku sudah mencoba meyakinkan Ibunya yang tinggal di Jayapura untuk mau divaksinasi.
Tetapi ia mengaku sulit meyakinkannya karena masalah ketidakpercayaan pada aparat.”
“Saya sudah menjelaskan pentingnya vaksinasi, tapi Ibu saya bilang ‘ah kamu anak kecil tau apa, ini bisa jadi salah satu cara pemerintah membunuh kita’ begitu kata Ibu saya,” ujar Ambros.
Ia bisa memahami kecurigaan ibunya, yang mengalami dan menyaksikan kekerasan aparat di Papua sejak tahun 1970an sampai sekarang.
Salah satu tokoh gereja di Papua, Pendeta Benny Giay, mengatakan pelibatan aparat TNI dan Polri dalam pelaksanaan program vaksinasi juga menjadi salah satu pertimbangan banyak jemaatnya untuk tidak divaksinasi.
“Ini anggapan umum dan persoalan besar.”
“Kami tahu COVID ini penting dan berbahaya, tapi kami [pihak gereja] hanya bisa mempromosikan soal protokol kesehatan, 3M, hanya itu,” ujar Pendeta Benny.
Ia juga menyayangkan ketidakpekaan Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu yang lalu memerintahkan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk mengetuk pintu-pintu rumah warga agar divaksinasi.
Dengan riwayat konflik dan kekerasan di tanah Papua selama ini, Benny menilai arahan ini tidak bijak, mengingat trauma sebagian besar warga.
“[Kebijakan] ini bukan hanya tidak sensitif, tapi saya sampai ke tahap mencurigai itu [dilakukan] secara sistematis, ” ujarnya.
“Karena [Pemerintah] Indonesia secara intelek sudah tahu orang Papua akan merasa terteror tetapi memaksakan dengan polisi dan tentara, ini sendiri cara untuk membunuh orang Papua lagi.”
“Kami jadi seolah tidak punya opsi lain. Kami berhadapan dengan tembok besar di masyarakat, tembok kecurigaan dan ketidakpercayaan pada pemerintah.”
Sumber: Suara
Social Header