Banjarnegara, MimbarBangsa.co.id — Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan “Menteri Penjahit”.
“Mohon maaf kemarin saya menyebut ‘Menteri Penjahit’, karena saya tidak hapal namanya panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas, ini saya baca dan saya mohon maaf, (yang betul) adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,” ujarnya.
Pria yang kerap disapa Wing Chin ini mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai maksud untuk menghina.
“Mohon maaf karena tidak hafal jadi disingkat yang mudah. Tapi saya tidak punya tujuan menghina apa pun, karena sebisa saya bicara,” ucapnya.
“Sekali lagi kami mohon maaf kemarin yang saya sebut ‘Pak Penjahit’, karena saya tidak hafal semuanya. Mohon bapak menteri bisa memaafkan saya. Demi Allah, demi Rasulullah saya lahir batin untuk melaksanakan tugas negara,” imbuhnya.
Selain meminta maaf kepada Luhut, Bupati Banjarnegara juga menyampaikan maaf kepada kepada warga Batak bermarga Panjaitan.
“Dan terakhir kepada warga dari Tapanuli yang memiliki warga Panjaitan, yang pada waktu yang lalu saya sebut ‘Penjahit’ karena saya tidak hafal, karena saya tidak hafal marga warga Tapanuli. Tapi hari ini saya baru paham, maka saya tulis, dan saya mohon maaf, yang sebenarnya adalah marga Panjaitan,” paparnya.
Dia kembali menegaskan bahwa tidak punya niat untuk menghina orang lain.
“Jadi saya mohon maaf. Demi Allah saya tidak pernah punya niat menghina orang lain, apabila dianggap menghina saya siap dikutuk apapun juga,” tuturnya.
Permintaan maaf Bupati Budhi Sarwono ini diunggah lewat akun Instagram resmi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Senin (23/8/2011) siang.
Awal mula sebut “Menteri Penjahit”
Ucapan Bupati Banjarnegara yang menyebut Menko Luhut dengan “Menteri Penjahit” terdapat dalam sebuah video berdurasi 1 menit 26 detik.
Video itu direkam saat sesi wawancara di sebuah acara. Kala itu, Budhi menerangkan perkembangan kasus Covid-19 di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) sebagai kompensasi atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
“Pada waktu PPKM Darurat Banjarnegara zona merah. Tapi setelah ada instruksi Mendagri dan dijabarkan Pak Menteri Penjahit itu, Luhut Penjahit itu saya laksanakan instruksinya,” kata Budhi.
Potongan video tersebut lantas menjadi viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet.
Kontroversi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono
Dirangkum dari Kompas.com, sebelumnya Budhi Sarwono kembali membuat pernyataan kontroversi.
Ia menuding lonjakan kasus Covid-19 disebabkan unsur kesengajaan dari pihak rumah sakit.
Menurutnya rumah sakit saling berebut pasien demi mengejar keuntungan dari biaya perawatan karena biaya tiap hari antara Rp 6,25 juta hingga Rp 10 juta.
Tak hanya itu. Saat pandemi, Budi juga sempat nonton bareng gelaran eksenian wayang kulit di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh.
Padahal angka kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Jawa Tengah mengalami tren peningkatan yang cukup tajam.
Menurutnya rumah sakit saling berebut pasien demi mengejar keuntungan dari biaya perawatan karena biaya tiap hari antara Rp 6,25 juta hingga Rp 10 juta.
Tak hanya itu. Saat pandemi, Budi juga sempat nonton bareng gelaran eksenian wayang kulit di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh.
Padahal angka kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Jawa Tengah mengalami tren peningkatan yang cukup tajam.
Berikut beberapa kontroversi yang dilakukan Bupati Banjarnegara saat pandemi:
1. Izinkah warganya gelar hajatan
Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono mengambil kebijakan untuk tetap memberikan izin kepada masyarakat yang hendak menggelar keramaian seperti hajatan, pengajian hingga pesta kesenian dan olahraga.
Padahal ada peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Tengah.
Menurut Budhi, kebijakan yang dia ambil ini sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Budhi mengungkapkan, sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 tingkat kabupaten, selama desa tersebut tidak masuk dalam zona merah, maka tidak ada alasan untuk melarang warga menggelar keramaian.
“Gugus tugas pasti mengizinkan, pemerintah hadir bukan untuk membubarkan tapi untuk mengedukasi tentang protokol kesehatan. Tolong agak minggir ya, pakai masker ya, begitu,” ujar dia.
2. Nonton bareng wayang kulit
Saat pandemi, Bupati Budgi juga nonton bareng kesenian wayang kulit di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh pada Minggu (20/6/2021) malam.
Acara yang dihadiri oleh dalang Ki Miskal Sujono dan 150 penonton tersebut berlangsung tertib dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
Semua penonton terlihat tertib mengenakan masker dan kursi penonton ditempatkan dengan jarak. Serta ada pemindai suhu badan dan air untuk cuci tangan.
“Alhamdulillah dari penonton, pemusik, seniman, sinden, semuanya maskeran dan jaga jarak. Tidak ada yang dempet-dempetan. Hanya wayangnya yang dempet-dempetan dan enggak maskeran,” kata Budhi melalui rilis tertulis, Senin (21/6/2021).
3. Bupati Banjarnegara tuding RS “covidkan” pasien
Diberitakan Kompas.com, Rabu (30/6/2021) Budhi menuding lonjakan kasus Covid-19 disebabkan unsur kesengajaan dari pihak rumah sakit.
“Jadi rumah sakit di Kabupaten Banjarnegara ini kalau saya pantau agak berebut pasien Covid-19. Karena standar agak lumayan juga. Yang saya ketahui sampai saat ini laporan dari dinas saya itu untuk biaya tiap hari Rp 6.250.000 minimal, maksimal sampai Rp 10 juta per hari,” kata Budhi.
Dengan tingginya biaya klaim tersebut, Budhi menganggap wajar jika RS saling berebut pasien, demi mengejar keuntungan dari biaya perawatan yang didapat.
“Jadi yang dicari rata-rata pasien Covid semua, dan kalau diswab, dari 10 orang, yang positif Covid itu 7 atau 6 (orang). Terus saat sekarang ini jadi melonjak. Rumah sakit penuh tempat karantina penuh. Ini pada berlomba membuat karantina lagi,” ujar Budhi.
Sumber: Tribun Sumut
Social Header