Jakarta, MimbarBangsa.co.id — Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menjadi polemik di pemerintah pusat dan daerah. Termasuk di provinsi Jawa Tengah masih melarang pemberlakuan PTM.
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengambil sikap agar pembelajaran tatap muka (PTM) bisa digelar dengan protokol kesehatan ketat. Sikap ini ia dasarkan pada sederet dampak buruk pembelajaran jarak jauh terhadap anak. Selain kehilangan kesempatan belajar, banyak anak jadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Hal itu disampaikan Nadiem Makarim di hadapan Komisi X DPR RI. Nadiem ingin PTM segera dilaksanakan.
Sayangnya, belum semua pemerintah daerah sepakat dengan keputusan Mendikbud Ristek. Nadiem menyebut setidaknya ada 12 pemerintah provinsi/daerah yang belum mengizinkan PTM, salah satunya Jateng.
“Tentunya tidak rata sama sekali, setiap daerah punya persentase yang melakukan PTM terbatas yang sangat berbeda. Tentunya banyak korelasi dengan tren pandemi di masing-masing daerah atau kenyamanan pemerintah daerahnya,” kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/8/2021).
Dari 12 daerah yang melarang sekolah tatap muka, mayoritas berada di Pulau Sumatera. Nadiem meminta tolong kepada Komisi X agar daerah tersebut dapat segera melaksanakan sekolah tatap muka.
“Ada beberapa daerah nih, Bapak Ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya, ya tolong,” ujar Nadiem.
12 Daerah Belum Izinkan PTM
Berikut 12 daerah yang menurut Nadiem belum mau menggelar PTM:
- Jateng
- Kepulauan Riau
- Sulawesi Utara
- Pemkot Serang
- Gorontalo
- Lampung Tengah
- Tanggamus
- Lampung Utara
- Waykanan
- Pesawaran
- Tulang Bawang
- Mesuji
“Ini beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh pemdanya. Jadi, bapak-ibu, tolong dukungannya untuk mensosialisasikan ini agar ini segera dilakukan,” sambung Nadiem.
Terkait hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai Kemendikbud perlu kembali melakukan sosialisasi ke daerah.
“Jadi ada dua hal menurut saya yang harus dilakukan oleh Kemendikbud. Pertama jangan jangan ini soal sosialisasi yang belum masif yang dipahami secara utuh oleh pemda-pemda. Karena itu kita mendorong Kemendikbud melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi terkiat SKB 3 menteri yang menyebutkan bahwa untuk semua daerah level 1,2,3 sebenarnya sudah harus ada opsi untuk membuka sekolah tatap muka,” ujar Syaiful Huda.
Selain itu, Kemendikbud juga dinilai perlu melakukan kerjasama dengan pemda. Salah satu caranya dengan berkoordinasi dan menanyakan kendala yang dialami Pemda.
“Kedua Kemendikbud harus mengefektifkan kerja sama dengan Pemda-pemda. Jadi nggak cukup imbauan. Enggak cukup minta bantuan kepada Komisi X, dan nggak cukup berkeluh kesah di ruang publik. Jadi Kemendikbud harus mengambil prakarsa lebih, kerja sama yang efektif dengan pihak Pemda, tanya kenapa tidak dibuka, masalahnya apa, apakah soal kekhawatiran atau ada masalah lain,” tuturnya.
Sumber: Suara
Social Header