Medan, MimbarBangsa.co.id — Pengamat sosial sekaligus mantan pengawas Polri, Dr Bakhrul Khair Amal menduga kuat ada keterlibatan oknum aparat dalam kejadian perampokan toko emas di Pasar Simpang Limun, Kota Medan, Sumatra Utara.
“Karena pencuri itu pakai senjata tentu kita bisa duga kuat itu adalah oknum aparat. Karena sumber senjata itukan dari penegak hukum,” kata Bakhrul kepada Tribun Medan melalui saluran telepon, Rabu (1/9/2021).
Dia mengatakan, secara fakta, alat yang dipakai perampok adalah senjata yang biasa digunakan aparat.
“Makanya yang mau kita diskusikan itu kan, sember senjatanya dari mana. Selongsong yang ada itu bisa menjadi alat bukti, jadi sebenarnya banyak yang bisa disimpulkan dari dugaan sementara,” sambungnya.
Selain itu, menurut dia, sangat menarik ada perampok yang berani berhadapan di keramaian, bahkan siang bolong.
Tentu aksi yang terbilang nekat itu, terlebih karena memakai senjata, bisa dikatakan sangat berisiko tinggi.
“Misalnya dia memarkirkan motor dan ke lokasi itu dengan berjalan kaki. Kan sangat berisiko,” ujarnya.
Dari kejadian itu, seharusnya kepolisian dapat melakukan pengejaran dengan cepat.
Sebab, menurutnya, barang bukti dan kronologi secara terang benderang terbuka di lokasi.
Mulai dari peluru yang tertinggal, CCTV yang ada di lokasi, keterangan para warga, dan beberapa fakta lainnya.
Tetapi sangat disayangkan keterangan dari kepolisian sampai saat ini masih belum dapat meringkus pelaku.
Padahal keresahan masyarakat akibat insiden tersebut tentu sangat besar. Bahwa di wilayah kota Medan ada maling senjata yang berkeliaran.
Belum lagi berdasarkan kasus – kasus sebelumnya, ada rentetan pencurian yang terjadi di wilayah Medan belum terungkap.
Misalnya kasus di Jalan KL Yos Sudarso, Medan Labuhan pada April 2018 silam dan kasus perampokan di Indomaret Jalan KL Yos Sudarso, Kecamatan Medan Barat.
Dianggapnya juga sampai saat ini ada beberapa kasus yang terbilang lambat ditangani Polrestabes Medan. Oleh karena itu kinerja Polrestabes Medan diragukannya dapat memberikan keamanan kepada masyarakat.
“Maka yang menjadi persoalannya perlu ada monitoring dan evaluasi terhadap kepemimpinan Kapolrestabes Medan terhadap Kapolri sebagai pimpinan tertinggi,” tegasnya.
“Seharusnya negara hadir memberikan keamanan dan kenyamanan tentang kekerasan dan pelanggaran hukum yang nyata dan fakta. Jadi Kapolri dan Kapolda Sumut harus turun tangan menyelesaikan persoalan penegakan hukum ini,” tutupnya.
Sumber: Tribun Medan
Social Header