Breaking News

11.000 Pegawai Kontrak Akan di Tes Usai Walkot Makassar Temukan Kontrak Fiktif

Makassar, MimbarBangsa.co.id — Wali Kota Makassar Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan pihaknya akan melakukan tes ulang terhadap 11.000 tenaga kontrak yang saat ini bekerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Tes ulang dilakukan setelah dia menemukan adanya tenaga kontrak fiktif.

“Jadi kami akan membuat registrasi kembali pegawai kontrak, tapi kita tidak pakai istilah itu lagi, perwalinya sudah disusun kami akan merekonstruksi pegawai kontrak menjadi Laskar Pelangi, Laskar Pelayanan publik,” kata Danny ditemui di kediamannya, Jalan Amirullah Makassar, Jumat (1/9/2021).

11.000 Tenaga kontrak akan dites ulang sesuai kompetensi bidangnya masing-masing melalui Computer Assisted Test (CAT).

“Termasuk kita akan mencoba usulan DPRD untuk menaikkan insentifnya (tenaga kontrak),” tuturnya.

Terkait temuan adanya tenaga kontrak fiktif, awalnya Danny menemukan adanya kejanggalan jumlah pegawai dimana Pemkot membayar gaji 11.000 tenaga kontrak. Sementara itu, data tenaga kontrak di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar jumlah tenaga kontrak tercatat hanya 8.300 orang.

“Yang tercatat 8.300 (BKD), yang di BPJS 11 ribu, kemungkinan akan ada rasionalisasi, tergantung nanti kita sementara analisis berapa yang kita butuhkan kontrak, kalau 8 ribu itu kalau 9 ribu itu, prediksi awal 10 ribu,” jelasnya.

Danny meminta masyarakat untuk bersaing sesuai dengan bidan kompetensi mereka. Hal ini agar membentuk kompetensi unggul tenaga kontrak di Makassar

“Berintegritas yang notabene sesuai bidang digeluti misalnya bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, pelayanan, semua itu kita akan mengupdate data sekarang. Jadi ini tes baru semua, jadi mereka bersaing CAT juga silahkan bersaing, jadi kontrak lama belum tentu perpanjang, kontrak baru belum tentu diterima,” terangnya.

Danny akan memulai langkah seleksi tenaga kontrak Makassar pada Desember 2021. Kualifikasi semua bidang dibutuhkan untuk menjadi tenaga kontrak Makassar.

“Desember, termasuk kualifikasi sarjana, tamatan SS juga bisa, kalau untuk drainase saya kira tidak perlu, kan intinya adalah, job atau pengangguran kita coba ini dalam rangka kebangkitan ekonomi,” paparnya.

“Ada sarjana S2, semua, SMA, SMP bisa semua, misal penggali kubur, tidak perlu S1 begitu,” tutupnya.

Sumber: Detik

© Copyright 2024 - HARIAN NIAS - PUSAT BERITA KEPULAUAN NIAS