Jakarta, MimbarBangsa.co.id – Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan habis pada pertengahan Oktober mendatang. Fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta mulai ramai mengusulkan Pj Gubernur pengganti Anies.
Mendagri Tito Karnavian sempat menyampaikan enam nama Pj Gubernur DKI akan diserahkan ke Presiden Jokowi. Nantinya, tiga dari enam nama yang bakal diajukan merupakan usulan dari DPRD DKI Jakarta.
DPRD DKI Jakarta sendiri telah menyepakati rapat paripurna penyampaian pengumuman pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria pada 13 September 2022. Masa jabatan Anies dan Ahmad Riza Patria berakhir pada 16 Oktober 2022.
Penjadwalan paripurna itu merupakan amanat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada seluruh jajaran DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun ini.
PKS Sudah Bahas 3 Nama
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani mengatakan saat ini tengah membahas tiga nama. Salah satunya Kasetpres Heru Budi Hartono.
“Kami dari Fraksi PKS sedang dalam pembahasan untuk Pj Gubernur DKI. Kami mengajukan calon tersebut yang netral dan profesional. Di antara nama-nama yang masih dalam penggodokan adalah Bapak Bachtiar, Marulloh Matali, dan Heru Budi Hartono,” ujar Yani kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
Yani menuturkan kriteria Pj Gubernur versi PKS adalah yang memenuhi persyaratan. Selain tiga nama itu, Yani menyebut ada nama-nama lain yang masuk radar pembahasan.
“Masih ada beberapa orang lagi yang masih dalam pengkajian,” paparnya.
PDIP Sudah Kantongi 3 Nama Pj Gubernur
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta sudah menyiapkan tiga nama untuk diusulkan sebagai Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan. PDIP menyampaikan sosok penting Pj Gubernur DKI harus memahami masalah Jakarta.
“Untuk usulan 3 nama dari Fraksi PDI Perjuangan kami sudah ada,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
Gembong menyampaikan saat ini belum ada pembahasan terkait mekanisme usulan Pj Gubernur DKI sebelum disetor ke Kemendagri. PDIP berharap mekanisme bisa digelar lewat rapat pimpinan gabungan.
“Apakah cukup di Rapimgab aja, apa perlu dibentuk pansel, ataukah pimpinan minta usulan dari seluruh fraksi. Ini yang belum dibahas. Melihat waktu yang sudah sangat mepet, mungkin rapimgab cukup,” paparnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI F-PDIP Dwi Rio Sambodo menyampaikan, partainya akan mengusulkan Pj Gubernur yang konkret dalam implementasi rencana kerja daerah sesuai dengan penanganan masalah pembangunan daerah. Rio mengatakan salah satu sosok yang dibahas yakni Kasetpres Heru Budi Hartono.
“Pak Heru juga salah satu nama yang dibicarakan, dari DKI hanya 1 yang ada karena hanya 1 yang eselon 1, dari Kementerian-kementerian juga banyak yang eselon 1 baik dari Kemendagri maupun non-Kemendagri,” tuturnya.
PDIP belum mau mengungkap siapa tiga nama Pj Gubernur DKI yang bakal diusulkan. PDIP akan mengumumkan dalam waktu dekat.
“Nanti akan tersampaikan pada waktunya,” kata Rio.
Golkar Minta Mekanisme Pj Gubernur Jelas
Fraksi Golkar DPRD DKI mengingatkan agar proses usulan Pj Gubernur di DPRD DKI jelas.
“Proses dari Dewannya harus jelas juga. Kita akan lawan kalau pimpinan arogan dan hanya mau menentukan sendiri,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
Basri mengatakan saat ini tengah menunggu jadwal soal pengusungan Pj Gubernur DKI. Basri juga belum mengungkap siapa sosok yang bakal diusulkan Fraksi Golkar. Namun dia menyampaikan pengganti Anies di DKI harus menjadi pemersatu.
“Harus netral, ngerti Jakarta dan bisa jadi pemersatu dan memperjuangkan apa yang sudah menjadi haknya Dewan,” kata Basri.
NasDem Usul Ada Uji Kelayakan Pj Gubernur
NasDem mengingatkan penunjukan Pj Gubernur tidak menguntungkan kelompok tertentu. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino berharap Pj Gubernur mampu menyelesaikan PR yang belum tuntas di pemerintah Anies Baswedan.
“Pj Gubernur adalah orang yang tidak berpolitik praktis, karena tahun ini sudah masuk tahun politik ya. Jangan sampai penunjukan Pj ini hanya akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu di 2024 nanti,” kata Wibi saat dihubungi, Senin (5/9/2022).
Namun NasDem belum mengantongi nama-nama calon Pj Gubernur yang akan diusulkan. Sebab, kata dia, belum ada mekanisme jelas mengenai penunjukan nama tersebut.
“Karena kita belum ada satu mekanisme yang jelas mengenai pengusulan rekomendasi itu seperti apa dan ini menjadi hal yang baru. Karena biasa itu selalu di berikan oleh pusat. Jadi saya rasa sudahlah jangan terlalu banyak menggulirkan satu bola panas ke DPRD, memberikan rekomendasi sehingga terjadi tarik-menarik politik. Sebenarnya jika Presiden yakin terhadap orang tertentu yang mampu menjalankan,” jelasnya.
Bahkan, kata dia, pengusulan nama oleh DPRD DKI terlalu gimik. Pihaknya menyerahkan penunjukan Pj Gubernur kepada pemerintah pusat.
“Malah yang sebenarnya kita minta, kalau boleh ya uji kelayakan saja secara terbuka kalau memang semisal ada. Kasih namanya kepada publik sehingga terjadi suatu proses uji kelayakan sehingga kita mampu melihat bahwa Gubernur ini memiliki kapabilitas yang mampu untuk melanjutkan kerja yang ingin diselesaikan untuk Jakarta,” lanjut Wibi.
Sumber: Detik. com
Social Header