Breaking News

Muhammadiyah: KPU Harus Jamin Pemilu Diselenggarakan 14 Februari 2024

Jakarta, MimbarBangsa.co.id  – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan jajarannya menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Haedar meminta KPU memastikan pemilu diselenggarakan pada 14 Februari 2024, tidak ditunda-tunda lagi.

“Sesuai dengan komitmen kesepakatan dan keputusan pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024, tanpa perubahan apa pun. Artinya KPU menjamin berdasarkan konstitusi juga di mana dalam pandangan KPU tadi Pak Hasyim bahwa pemilu selain luber jurdil, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali,” ujar Haedar usai menerima audiensi KPU di Kantor PP Muhamadiyah, Jalan Menteng Raya, Nomor 62, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Haedar mengatakan, dengan jaminan KPU, tidak ada lagi wacana atau opini terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, Haedar juga meminta KPU untuk menciptakan pemilu yang aman, nyaman, gembira dan berkualitas melalui sinergi dengan berbagai stakeholder pemilu.

“Termasuk gembira itu apa? Agar kita ini bangsa Indonesia ketika masuk ke bilik suara maupun sebelumnya termasuk kampanye, tidak saling bersitegang, berhadap-hadapan, tapi nikmatin sebagai kontestasi yang penuh kekeluargaan. Nah, itu kita ciptakan bersama, berkualitas ya tentu harus dari proses sampai hasilnya,” ungkap dia.

Haedar juga menyinggung soal sistem Pemilu 2024 yang dalam pandangan Muhamadiyah lebih efektif menggunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka terbatas. Meski demikian, kata Haedar, pihaknya menghormati sistem yang berlaku sekarang dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Tetapi lebih dari itu bahwa kita berharap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini. KPU, Muhammadiyah, parpol, pemerintah, dan komponen-komponen bangsa termasuk teman-teman media, mari kita ciptakan sejak sekarang bahwa pembelahan politik itu sudah harus jadi masa lampau, tidak boleh terulang lagi, karena harganya terlalu mahal,” kata Haedar.

 

© Copyright 2024 - HARIAN NIAS - PUSAT BERITA KEPULAUAN NIAS