Jakarta, MimbarBangsa.co.id – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat menjalan akselerasi ekonomi digital.
Menurut Perry, perputaran uang elektronik dapat mencapai Rp 495 triliun pada tahun 2023 ini. Sementara, transaksi e-commerce diperkirakan dapat mencapai Rp 533 triliun dan layanan perbankan digital bisa mencapai lebih dari Rp 64.000 triliun selama tahun 2023.
“Elektronifikasi transaksi dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah, penggunaan sarana digital dalam ekonomi dan sistem pembayaran dari yang besar sampai yang ke pasar-pasar tradisional UMKM bahkan di rumah-rumah ibadah,” ucap Perry Warjiyo, di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Perry mengatakan, BI berkomitmen menjalankan digitalisasi sistem sistem pembayaran sebagai episentrum ekonomi keuangan digital. BI juga sudah menjalankan program BI Fast agar mempermudah transaksi digital antar bank.
Saat ini, lanjut dia, nilai transaksi BI Fast sudah mencapai Rp 1 triliun per hari.
“Tidak hanya satu nusa konektivitas digital, BI Fast akan kita sambungkan dengan gerbang pembayaran nasional maupun infrastruktur sistem pembayaran digital lainnya,” kata dia.
Selain itu, kata Perry, BI juga mendorong seluruh pihak menerapkan pembayaran menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS). Pada tahun 2023 ini diperkirakan ada 45 juta pengguna QRIS dan hampir semuanya sekitar 90% adalah UMKM di pasar-pasar tradisional.
“Kita juga sudah maju di industri bagaimana menggunakan layanan bahasa pembayaran yaitu standar nasional open API pembayaran adalah satu visi satu bahasa,” tutur Perry.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan digitalisasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bisa berada di atas 6%. Sehingga bisa keluar dari perangkap jebakan kelas menengah (middle income trap).
“Digitalisasi menjadi salah satu backbone bukan hanya buffer tetapi akselerator pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonominya untuk mencapai itu tidak bisa kurang dari 6%,” kata Airlangga.
Oleh karena itu pemerintah mendorong dan memperluas jaringan infrastruktur. Pemerintah mulai menerapkan 5G dengan mendorong penggunaan satelit orbit rendah (low earth orbit satellite).
“Sehingga investasi (bisa) lebih rendah tetapi jaringan konektivitas tidak putus jadi ke depan konektivitas apapun akan menghubungkan people to people,” tutur Airlangga.
Social Header