Jakarta, MimbarBangsa.co.id – Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, memberikan tanggapannya terkait pendekatan yang dilakukan oleh Thailand terhadap krisis di Myanmar.
Thailand belakangan ini mendapat perhatian banyak pihak karena menggelar pertemuan informal yang mengundang junta militer Myanmar bulan lalu. Pertemuan ini terjadi di tengah upaya ASEAN untuk tetap berpegang pada Five Point Consensus dalam penyelesaian masalah di Myanmar. Hanya Laos yang hadir dalam pertemuan informal tersebut, sementara Indonesia tetap bersikeras bahwa Five Point Consensus harus tetap menjadi acuan utama dalam mengatasi krisis Myanmar. Pendekatan yang dilakukan oleh Thailand ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ASEAN terkait penyelesaian isu Myanmar.
Blinken berada di Jakarta pada Jumat (14/7/2023) untuk menghadiri pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Saat konferensi pers yang diadakan pada Jumat malam, Blinken ditanya oleh awak media mengenai pendekatan informal Thailand dan apakah tindakan tersebut bertentangan dengan upaya ASEAN.
“Terkait pertanyaan tentang Myanmar, kami mendukung segala upaya yang dapat membantu implementasi dari Five Point Consensus dan mendorong rezim militer di Myanmar untuk mematuhi konsensus tersebut,” ujar Blinken, seperti dikutip dari The Jakarta Globe.
Blinken tidak memberikan penilaian langsung mengenai apakah AS melihat pendekatan Thailand bertentangan dengan upaya ASEAN atau tidak. Sebelumnya, pada hari yang sama, Blinken menghadiri pertemuan konferensi AS-ASEAN di mana dia juga membahas isu Myanmar.
“Terkait Myanmar, kita harus mendesak rezim militer untuk menghentikan kekerasan dan menerapkan Five Point Consensus ASEAN, serta mendukung pemulihan pemerintahan yang demokratis,” ujar Blinken.
Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan segera, dilanjutkan dengan penyelenggaraan dialog antara semua pihak yang terlibat, penunjukan seorang utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan dari ASEAN, dan izin bagi seorang utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan semua pihak terkait.
ASEAN pada Kamis (13/7/2023) merilis sebuah joint communique untuk pertemuan Menteri Luar Negeri ke-56. Dalam joint communique tersebut, Thailand menjelaskan tentang pendekatan informal yang telah mereka lakukan kepada ASEAN. Dokumen tersebut juga mencatat bahwa beberapa negara ASEAN yang tidak disebutkan namanya menganggap tindakan Thailand sebagai perkembangan yang positif.
“Dalam joint communique ini, kami menggarisbawahi kembali persatuan ASEAN dan bahwa segala upaya harus sejalan dengan Five Point Consensus dan dikoordinasikan dengan ketua ASEAN,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.
Berdasarkan komunike tersebut, ASEAN berencana untuk melakukan comprehensive review terkait implementasi Five Point Consensus. Rekomendasi dari review ini akan diberikan pada KTT ASEAN yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang.
Pada tahun 2021, ASEAN mengadopsi Five Point Consensus dengan tujuan menciptakan perdamaian di Myanmar. Five Point Consensus ini mencakup seruan untuk menghentikan kekerasan dan mengadakan dialog yang konstruktif antara semua pihak terkait. ASEAN juga telah melarang junta militer Myanmar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena dianggap belum memenuhi perjanjian dalam Five Point Consensus tersebut.
Social Header