Nias Selatan, HarianNias.com – Forum Komunikasi Pimpinan Lembaga dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Kristen Nias Selatan (Forkopimgamas) mengecam keras pernyataan seorang oknum pejabat di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nias Selatan berinisial MKS. Oknum tersebut diduga telah melontarkan pernyataan yang merendahkan martabat dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Nias Selatan. Kecaman ini disampaikan dalam audiensi yang digelar di Kantor Kemenag Nias Selatan, Jalan Baloho Indah, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Rabu (19/2/2025).
Ketua Penasihat Persekutuan Injili Kristen Indonesia (PIKI) Nias Selatan, Sidi Adil Harita, menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan yang dinilai tidak pantas tersebut. “Kami sangat menyesalkan adanya ucapan yang terkesan merendahkan SDM masyarakat Nias Selatan. Kami menuntut klarifikasi dan tindakan tegas dari pihak Kemenag terhadap oknum yang bersangkutan,” tegas Sidi Adil saat ditemui wartawan di lokasi audiensi.
Sidi Adil menegaskan bahwa MKS harus bertanggung jawab atas pernyataannya yang dianggap sebagai bentuk pelecehan. “Apa maksudnya dengan perkataannya itu? Dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan masyarakat Nias Selatan, karena ini sudah termasuk pelecehan,” ujarnya.
Ketidakhadiran Pimpinan Kemenag Dinilai Kurang Etis
Selain mengecam pernyataan MKS, Forkopimgamas juga menyoroti ketidakhadiran Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Kemenag Nias Selatan, Dr. Martinus Harefa, dalam audiensi tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Kristen Indonesia (MUKI) Nias Selatan, Yusuf Zagoto, menyatakan bahwa ketidakhadiran tersebut mencerminkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan.
“Kami ini adalah pimpinan ormas dan datang dengan niat baik serta damai. Namun, kehadiran pimpinan Kemenag sangat kami harapkan untuk berdialog langsung,” ujar Yusuf. Ia menambahkan bahwa ketidakhadiran pimpinan Kemenag menunjukkan kurangnya koordinasi dan tata kelola administrasi yang baik di instansi tersebut.
Yusuf juga mengkritik kinerja Kemenag Nias Selatan yang dinilai kurang maksimal dalam pelayanan publik. “Permasalahan ini sudah viral, dan salah satu penyebabnya adalah pimpinan yang tidak berada di tempat, sehingga staf membuat kebijakan sendiri-sendiri. Ini harus dievaluasi agar Kemenag dapat bekerja lebih profesional dan transparan,” tandasnya.
Baca juga: Oknum PNS Kemenag Nias Selatan Diduga Lakukan Penistaan Suku, Pengacara Somasi Minta Pertanggungjawaban
Rekaman Suara yang Memicu Polemik
Pernyataan yang memicu polemik ini berasal dari rekaman suara yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, MKS terdengar menasihati bawahannya terkait profesionalisme kerja. Namun, salah satu ungkapannya dinilai tidak pantas dan berpotensi menimbulkan kontroversi. MKS menyatakan, “Seperti profil orang Nias Selatan juga Bapak ini, SDM rendah, dibilang tidak ngerti-ngerti.” Pernyataan ini dianggap merendahkan dan menghina masyarakat Nias Selatan.
Tuntutan Forkopimgamas
Forkopimgamas menuntut Kemenag Nias Selatan untuk segera mengambil langkah tegas terhadap oknum yang bersangkutan. Mereka meminta klarifikasi resmi dan permintaan maaf secara terbuka dari MKS. Selain itu, forum ini juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola Kemenag Nias Selatan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Hingga berita ini diturunkan, Plh. Kepala Kantor Kemenag Nias Selatan, Dr. Martinus Harefa, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Nias Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait audiensi dan tuntutan yang diajukan oleh Forkopimgamas. Masyarakat Nias Selatan menunggu langkah konkret dari Kemenag untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan.
0 Komentar